Berita Terkini

Jakarta, CNN Indonesia -- Buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mendesak pemerintah memerhatikan kelompok pekerja hawa dalam peringatan Hari Perempuan Internasional, Selasa (8/3).



10 Maret 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih mengebut revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menyangkut terkait tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua (JHT).



10 Maret 2022

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan masih bisa dicairkan sepenuhnya hingga 3 Mei 2022. Pencairan dapat dilakukan selama mengikuti aturan Kemnaker yang berlaku saat ini.



21 Februari 2022

Liputan6.com, Petaling Jaya - Sebuah laporan menyebut bahwa pengusaha di Malaysia merupakan pemberi upah paling pelit di seluruh Asia Tenggara, menurut surat kabar Utusan Malaysia.

Dibandingkan dengan tetangga regional, tampaknya bisnis Malaysia hanya berkontribusi 25 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara itu sebagai upah kepada pekerja, dibandingkan dengan Singapura 40 persen, Indonesia 84 persen, dan 76 persen di Filipina --Utusan Malaysia melaporkan sebagaimana dikutip dari Mashable, Minggu (20/2/2022).

21 Februari 2022

JAMBI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memonitor kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi. Pasalnya kenaikan upah ini tidak sesuai dengan ketetapan awal yang ditentukan pemerintah pusat. Sehingga, Mendagri langsung datang ke Jambi.

14 Februari 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Malaysia akan menaikkan upah minimum menjadi sekitar RM 1.500 sebulan atau sekitar Rp 5,1 juta yang diharapkan akan diterapkan sebelum akhir tahun ini, kata Menteri Sumber Daya Manusia M Saravanan.

14 Februari 2022

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta masih tetap melanjutkan tuntutan terkait revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan. Sementara, dua perusahaan lainnya membatalkan gugatan mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.



11 Februari 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi beranggapan pengusaha masih bisa mengacu pada Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta No. 1395 tentang besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang maksimal sebesar 0,85 persen meski Kepgub tersebut sudah direvisi.


11 Februari 2022

Jakarta, CNN Indonesia -- Massa buruh yang tergabung dari berbagai serikat dan Partai Buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) di sejumlah wilayah selain DKI Jakarta untuk direvisi.



8 Februari 2022

Jakarta, CNBC Indonesia - Polemik upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 masih belum menemui kata usai. Padahal, ratusan ribu pekerja dengan nilai gaji UMP menggantungkan nasibnya dengan kepastian hukum tersebut, apakah bakal menerima kenaikan 0,85% sesuai Pergub DKI yang awal atau kenaikan sebesar 5,1% sesuai revisi Pergub DKI.

8 Februari 2022

Jakarta, CNN Indonesia -- Massa buruh mulai bergerak ke Gedung DPR untuk menggelar unjuk rasa demi menyuarakan kembali penolakan pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (7/2).

7 Februari 2022

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengusaha di Jakarta yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta sudah resmi mengajukan gugatan terhadap putusan revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022. Ketidakpastian nilai UMP DKI Jakarta 2022 kian menggantung, apalagi putusan dari PTUN bisa memakan waktu lama.

7 Februari 2022

Jakarta (Andara) – Meluasnya praktik perusahaan yang menggunakan upah minimum sebagai upah efektif, alih-alih menerapkan struktur dan skala upah, merupakan masalah yang perlu ditangani, kata Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziah.

25 Januari 2022

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyoroti masih banyak pelaku usaha yang menjadikan upah minimum sebagai upah efektif. Padahal seharusnya diberlakukan sebagai jaring pengaman (safety net) dan pengusaha menerapkan struktur dan skala upah.

25 Januari 2022

TEMPO.COJakarta - Upah minimum sudah ada sejak 1969. Selama 50 tahun, Indonesia tiga kali mengganti standar kebutuhan hidup sebagai dasar penetapan upah minimum. Ada dua jenis upah minimum di Indonesia yang berlaku di tingkat provinsi (UMP) dan kabupaten, kota (UMK).

21 Januari 2022

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemprov DKI Jakarta mengaku siap menghadapi gugatan yang dilayangkan para pengusaha terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 oleh Gubernur Anies Baswedan.



21 Januari 2022

Jakarta, CNBC Indonesia - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 membuat kalangan pengusaha geram. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam penetapan peraturan yang menaikan UMP hingga 5,1% itu.Beberapa kalangan pengusaha pun mulai mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Mereka meminta agar Kepgub DKI Jakarta Nomor 1517 tentang UMP Jakarta 2022 juga memperhatikan nasib pengusaha terutama dalam situasi pasca pandemi ini.


18 Januari 2022

Rapat Audiensi DPRD Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dilaksanakan secara tatap muka di Ruang Rapat Hubungan Industrial Ditjen PHI dan Jamsos, Kemnaker, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 pukul 10.35 s.d 11.55 WIB. Dalam pertemuan kali ini, dilakukan dalam rangka Audiensi Permasalahan penetapan Upah Minimum dan Struktur dan Skala Upah di Provinsi Gorontalo.


18 Januari 2022

Jakarta - Sejak 18 Desember 2021 Gubernur DKI Anies Baswedan mengumumkan revisi UMP DKI tahun 2022 dari sebelumnya ditetapkan pada 19 November 2021 Rp 4.453.935 menjadi Rp 4.641.854 telah timbul polemik di masyarakat. Pihak buruh yang diwakili Serikat Pekerja menyatakan dukungan, sementara pihak pengusaha yang diwakili oleh Apindo dan Kadin menyatakan keberatan dan sekaligus mempertanyakan alasan dan prosedur pembuatan Keputusan Gubernur.



13 Januari 2022

Jakarta, CNN Indonesia -- Buruh akan melakukan pertemuan dengan pengusaha yang menjadi anggota di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk membahas soal upah minimum provinsi (UMP) 2022 hari ini.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan buruh meminta tak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menyusun upah minimum tahun ini.

"Serikat buruh lain tetap minta Kadin merumuskan bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk tidak menggunakan PP 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan upah minimum," ungkap Said dalam konferensi pers, Kamis (13/1).



13 Januari 2022

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut 50 ribu buruh se-Jabodetabek bakal menggeruduk Gedung DPR RI pada 14 Januari 2022 nanti.

Said menyebut aksi serupa juga akan dilakukan oleh serikat buruh di 32 Provinsi di kantor kepala daerah masing-masing.


Ia menyebut aksi protes akan diikuti oleh berbagai elemen buruh, dari unsur petani, nelayan, empat konfederasi serikat buruh, 60 serikat buruh di tingkat nasional, pekerja migran, dan lainnya.



13 Januari 2022

JAKARTA – Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, kemarin (12/1) berdialog dengan jajaran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI-Jamsos) di Ruang Rapat Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos terkait Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 

 

Rombongan Komisi IV DPRD Garut yang diketuai Ade Rijal dari Fraksi Gerindra menjelaskan bahwa kondisi penetapan UMK di Kabupaten Garut Tahun 2022 belum memenuhi rasa keadilan seperti yang menjadi tuntutan para buruh.

 

“Di Kabupaten Garut terdapat lebih kurang 700 perusahaan. Dari jumlah tersebut sebanyak kurang lebih 160 Perusahaan termasuk perusahaan besar, sisanya merupakan perusahaan menengah dan kecil. Terdapat Pabrik Chang Shin, dari Korea Selatan yang didominasi oleh oleh TK perempuan, yang mana mereka mendapatkan upah sebesar UMK walau sudah bekerja lebih dari satu tahun,” jelas Ade Rijal yang didampingi oleh Ade Rijal_Fraksi gerindra, Karnoto dari Fraksi PKS, Ade Husna, Irwandani dari Fraksi PAN, Witri Astrini dari Fraksi Golkar dan Akhmas.

 

Lebih lanjut, Ade Rijal menjelaskan masih banyak pekerja dengan status outsorcing yang digunakan oleh perusahaan di Garut. Belum pernah terjadi bahwa pengupahan merupakan hasil kesepakatan antara Perusahaan dengan Pekerja, namun keputusan sepihak dari Perusahaan.

 

“Untuk itu kami meminta dan mengharapkan mekanisme pengupahan di Kabupaten Garut ditinjau ulang. Kondisi di lapangan dengan UMK yang sudah ditetapkan belum mencukupi kebutuhan sehari-hari pekerja,” Ade Rijal lagi.

 

Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan (HKP) Direktorat PHI-Jamsos Ir. Dinar Titus Jogastitani, MBA, menjelaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten Tahun 2022 tidak terpengaruh dengan putusan judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memutuskan bahwa UU tersebut inskonstitusional bersyarat. 

 

“Pemerintah dan DPR diminta untuk melakukan revisi dalam waktu dua tahun. Yang inkonstitusional adalah karena UU Omnibus Law Tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu Pemerintah akan segera merubah UU No 12 Tahun 2011 supaya syarat formil UUCK ada dasar hukumnya. Dengan demikian maka seluruh materi dan substansi dalam UU tersebut termasuk PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sepenuhnya tetap berlaku,” ujar Dinar Titus yang didampingi jajaran Unit Direktorat PHI-Jamsos.

 

Lebih jauh Dinar menjelaskan upah pada prinsipnya merupakan sebuah kesepakatan. Dalam kondisi pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan tentu saja posisi pekerja menjadi lemah. Oleh karena itu Pemerintah membuat regulasi agar upah pekerja tidak dibayar sangat rendah, maka ditetapkan UMK sebagai jaring pengaman.

 

UU cipta kerja membuka alih daya untuk banyak sektor statusnya bisa PKWT dan PKWTT. Banyak perusahaan yang mempunyai itikad tidak baik. Seolah oleh menaikkan upah pekerjanya setiap tahun namun hanya naik sebesar kenaikkan UMK. Diharapkan dilakukan pembinaan terhadap perusahaan yang seperti itu.

 

“Apabila ditemukan perusahaan yang memberikan upah pekerjanya sebesar UMK terus menerus, diharapkan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan untuk dilakukan pembinaan,” ujar Dinar Titus.

 

Data dari BPS digunakan oleh banyak instansi dalam melakukan perhitungan-perhitungan dan pengambilan kebijakan ekonomi makro lainnya. Rata-rata konsumsi terdiri dari dua kebutuhan yaitu kebutuhan makanan dan non makanan. Penghitungan UMP/UMK dahulu SP, APPINDO dan Pemerintah melakukan survey sendiri-sendiri yang mengakibatkan adanya kericuhan. Dengan PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan fungsinya mengkalibrasi upah di seluruh Indonsia dengan bench mark konsumsi rata-rata RT, sudah memperhatikan paritas daya beli.(*)


12 Januari 2022

Jakarta, CNBC Indonesia - Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempuh jalan berbeda soal kenaikan UMP tahun 2022 berbuntut panjang.Setelah Anies Effect memicu reaksi buruh di berbagai daerah, kini isu gelombang PHK merebak. Pelaku usaha menyebut kisruh akibat kebijakan UMP DKI Jakarta bisa mengganggu sektor manufaktur.

10 Januari 2022

PortalJember.com - Berikut negara-negara dengan gaji atau upah minimum terbesar di dunia.

Seseorang yang bekerja tentunya memiliki keinginan untuk mendapatkan gaji atau upah yang tinggi untuk menunjang kehidupannya.

 

Namun, di setiap negara yang ada di dunia tidak semuanya memiliki sitem upah yang tinggi. Kebijakan sebuah pemerintah di suatu negara menentukan besaran nilai upah minimum para pekerja.

10 Januari 2022

Serang, CNN Indonesia -- Buruh di Banten akan mengajukan gugatan terhadap SK Gubernur Banten Nomor 561/Kep.280-Huk/2021 yang mengatur kenaikan upah minimum 1,63 persen. Gugatan bakal diajukan ke PTUN.

Ketua DPD SPN Banten Intan Indriya Dewi mengatakan sebelum mengajukan gugatan, pihaknya akan membentuk tim kecil yang membahas celah aturan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan untuk merevisi kenaikan upah. Hasil kajiannya akan dilaporkan ke Pemprov Banten melalui Disnakertrans dan DPRD Banten.



6 Januari 2022

Jakarta - Penetapan Upah Minimum 4 Provinsi yang tidak sesuai dengan aturan Perundang-undangan akan direvisi dalam waktu dekat ini dengan mempedomani PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 


6 Januari 2022

Jakarta - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal masalah kisruh upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta baru saja merevisi dan meningkatkan kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi 5,1%. Langkah itu dinilai pengusaha bertentangan dengan ketetapan Kementerian Ketenagakerjaan.



2 Januari 2022

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengimbau para Gubernur untuk mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.


Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan

2 Januari 2022

Jakarta, CNN Indonesia -- Serikat pekerja Pertamina membatalkan rencana mogok kerja yang rencananya dilakukan pada 29 Desember 2021 dan 7 Januari 2022 mendatang. Pembatalan diketahui dari pernyataan resmi yang dikeluarkan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).



29 Desember 2021

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

29 Desember 2021

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan semua kepala daerah menerapkan aturan turunan UU Cipta Kerja dalam menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022. Aturan yang dimaksud adalah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.



27 Desember 2021

Pertemuan dalam rangka Rapat Evaluasi Penetapan Upah Minimum melalui Zoom Meeting pada tanggal 22 Desember 2021 Pukul 14.30 WIB s.d selesai. Rapat dipimpin oleh Plt. Dirjen Bangda, Kemendagri. Turut hadir perwakilan Kemnaker (Dirjen PHI dan Jamsos dan Direktur HKP beserta jajaran), Perwakilan seluruh Kadisnaker Provinsi se-Indonesia serta stakeholder terkait

23 Desember 2021

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pengawas ketenagakerjaan mengawal pelaksanaan Upah Minimum (UM) di Daerah. Hal itu mengingat pengawas memiliki peran sangat fundamental dalam mengawal dipatuhinya peraturan perundangan terkait UM.

23 Desember 2021

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum penetapan upah minimum di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah berharap seluruh Pemerintah Daerah dalam menetapkan upah minimum di daerahnya untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku.

23 Desember 2021

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyatakan, penyusunan formula perhitungan upah minimum disusun dengan melibatkan semua pihak terkait. Sebab itu, kepala daerah dalam menerbitkan keputusan penetapan upah minimum mesti berdasarkan regulasi yang berlaku.

23 Desember 2021

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mashir Ramadhan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2022. Dari yang sebelumnya naik sekitar 0,85 persen atau penambahan Rp 38 ribu dari UMP sebelumnya, kini menjadi 5,1 persen dengan kenaikan Rp 225 ribu.

21 Desember 2021

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1% menjadi Rp 4.641.854.

20 Desember 2021

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta perusahaan agar berkomitmen menerapkan struktur dan skala upah dengan baik. Penerapan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing."Komitmen ini penting agar kita dapat keluar dari persoalan Upah Minimum (UM) serta membicarakan pengupahan berbasis produktivitas," kata Menaker pada diskusi bertajuk Ngopi SUSU (Ngobrol Pintar Struktur dan Skala Upah) di Jakarta, Jum’at (17/12).Diskusi tersebut diikuti oleh Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPPTPJB), Korean Chamber of Commerce and Industry Indonesia (KoCham), dan Korea Garment Manufacturer’s Association in Indonesia (KOGA). Menaker mengemukakan, penerapan struktur dan skala upah di perusahaan akan memberikan manfaat, baik bagi pengusaha maupun pekerjanya.

17 Desember 2021

Dialog Ngobrol Pintar Struktur dan Skala Upah (NGOPI SUSU) dilaksanakan secara langsung di Tugu Kunstkring Paleis, Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021. Dalam pertemuan kali ini, dilakukan dalam rangka sosialisasi dan dialog antara Menteri Ketenagakerjaan dengan pihak Pengusaha sebagai bagian upaya mensosialisasikan Upah Minimum Tahun 2022 dan mekanisme Struktur dan Skala Upah yang harus diterapkan oleh setiap perusahaan bagi keadilan di bidang pengupahan.


17 Desember 2021

Webinar : Mengenal Lebih Dekat Struktur dan Skala Upah

Waktu : Rabu, 15 Desember 2021, (14.00 - 16.00 WIB)

Via Zoom Meeting

Diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta online via Zoom Meeting

Dilaksanakan oleh : Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan

Ditjen PHI dan Jamsos

Kementerian Ketenagakerjaan RI


*Materi Webinar dapat diunduh dibawah ini

15 Desember 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong para pengusaha agar menerapkan struktur dan skala upah di perusahaannya dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas. Ia menyayangkan masih sedikitnya perusahaan yang menetapkan struktur dan skala upah. Hingga saat ini, baru 23 persen perusahaan yang menerapkan struktur dan skala upah tersebut. Hal tersebut ia sampaikan kepada para pengusaha Jepang yang tergabung dalam Jakarta Japan Club (JJC) di acara Ngobrol Pintar Struktur dan Skala Upah (Ngopi Susu) di Jakarta, Kamis (9/12/2021).

14 Desember 2021

NGOPI SUSU (Ngobrol Pintar Struktur dan Skala Upah)

bersama Menteri Ketenagakerjaan RI


Waktu : Kamis, 9 Desember 2021, pukul : 14.00 WIB

Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel 


Tamu Undangan :

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia 

Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor 

Ketua Umum The Jakarta Japan Club 


10 Desember 2021

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong para pengusaha agar menerapkan struktur dan skala upah (SUSU) di perusahaannya dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas. Menurutnya, penerapan itu penting agar upah yang berkeadilan dan menguntungkan pihak pengusaha dan pekerja/buruh dapat terwujud.


"Apabila penerapan struktur dan skala upah dapat dilakukan oleh seluruh pihak akan mendorong perekonomian yang pada ujungnya meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/12/2021).



10 Desember 2021

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa tiap perusahaan wajib menerapkan struktur skala upah (SUSU) bagi para pekerjanya. Untuk menyusunnya, tentu ada beberapa metode yang harus dilakukan.


Hal itu pun disampaikan Kemnaker melalui akun resmi Instagramnya.

6 Desember 2021

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI dan Jamsos) menyambut positif dilaksanakannya Webinar dalam rangka “Proses Penetapan Upah Minimum Tahun 2022” yang dilaksanakan selama dua hari, pada Jumat, 12 Nopember 2021 dan Senin, 15 Nopember 2021 yang dihadiri oleh sekitar 2.600 orang 

3 Desember 2021

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya menetapkan nilai Upah Minimum Kota/Kabupaten. Dari daftar UMK tahun 2022, tidak ada satu daerah pun yang berhasil memiliki UMK di atas Rp 5 juta. Padahal, pimpinan daerah di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Karawang hingga Kota Bekasi sudah merekomendasikan kenaikan UMK yang besar.

2 Desember 2021

Webinar : Mengenal Lebih Dekat Struktur dan Skala Upah

Waktu : Rabu, 30 November 2021,

Via Zoom Meeting

Diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta online via Zoom Meeting

Dilaksanakan oleh : Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan

Ditjen PHI dan Jamsos

Kementerian Ketenagakerjaan RI

30 November 2021

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut UU Cipta Kerja saat ini masih berlaku setelah keluar putusan MK yang meminta DPR dan pemerintah untuk memperbaikinya dalam jangka 2 tahun. Jokowi mengatakan tak ada satu pasal pun dalam UU Cipta Kerja yang dibatalkan MK.


30 November 2021

Video

Infografik

Aturan UU Cipta Kerja Sepenuhnya Tetap Berlaku
Uang Servis Usaha Hotel & Usaha Restauran Hotel
RUU Cipta Kerja
RUU Cipta Kerja

Statistik

Pencarian Data Upah

Kalkulator

Kalkulator Upah Minimum

Upah Minimum

Provinsi
(Click to sort Ascending)
2022 (Rp)
(Click to sort Ascending)
DKI JAKARTA4,453,935.54
PAPUA3,561,932.00
SULAWESI UTARA3,310,723.00
BANGKA BELITUNG3,264,884.00
PAPUA BARAT3,200,000.00
ACEH3,166,460.00
SULAWESI SELATAN3,165,876.00
SUMATERA SELATAN3,144,446.00
KEPULAUAN RIAU3,050,172.00
KALIMANTAN UTARA3,016,738.00

Produk Hukum Bidang Pengupahan

Tautan Terkait



Partner Kami