Audiensi Koordinasi dan Konsultasi DPRD Kabupaten Garut di Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker

12 Januari 2022 / ADMIN

Rapat Konsultasi dan Koordinasi DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat dilaksanakan secara tatap muka di Ruang Rapat Hubungan Industrial Ditjen PHI dan Jamsos, Kemnaker RI, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 pukul 10.00 s.d 11.30 WIB. Dalam pertemuan kali ini, dilakukan dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Konsultasi dan Koordinasi untuk mendapatkan kejelasan terkait Putusan MK terkait UU Cipta Kerja. Maksud dan tujuan DPRD Kab. Garut adalah melakukan koordinasi dan konsultasi terkait UUCK Pasca Putusan MK yang berpengaruh terhadap kebijakan Sistem Pengupahan di Kab/Kota Garut.


Diketahui bahwa Kabupaten Garut Kab. Garut terdiri dari 442 kelurahan dan 42 Kecamatan, APBD TA 2022 sebanyak Rp 5 Trilyun. Terdapat 700 perusahaan, dari jumlah tersebut sebanyak kurang lebih 160 perusahaan termasuk perusahaan besar, sisanya merupakan perusahaan menengah dan kecil. Terjadi beberapa kali Demonstrasi di Kab. Garut menuntut kenaikan upah minimum. Perusahaan-Perusahaan di Kabupaten Garut didominasi dengan karyawan perempuan. PT. Chang Shin PT yang peling sering dan paling vokal melakukan protes dsb terkait dinamika putusan MK. Terdapat Pabrik Chang Shin, dari Korea, yang mana mereka mendapatkan upah sebesar upah minimum kabupaten (UMK) walau sudah bekerja lebih dari satu tahun. Masih banyak pegawai dengan status OS yang digunakan oleh perusahan di Garut. Belum pernah terjadi bahwa pengupahan itu adalah hasil kesepakatan antara Perusahaan dengan Karyawan, namun keputusan sepihak dari Perusahaan. Diharapkan mekanisme pengupahan di Kab. Garut ditinjau ulang. Kondisi di lapangan dengan UMK yang sudah ditetapkan belum mencukupi kebutuhan sehari-hari.


Persoalan yang akan mengancam di masa berikutnya adalah terkait banyaknya potensi perceraian akibat banyaknya perempuan yang memiliki pekerjaan lebih baik dibanding laki-laki. Bisakah Pemerintah mengusahakan permasalahan tempat tinggal berupa Asrama bagi para pekerja yang memiliki jarak tempat tinggal yang jauh dari tempat kerja?


Putusan-putusan MK tidak merubah Pasal-Pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja. Para Pemerintah Daerah, Gubernur dan Walikota wajib mengikuti aturan pengupahan dalam PP No. 36 Tahun 2021. Tahun ini naik 0,7%. Namun kenaikan sebesar 0,7% tersebut dapat dikatakan masih cukup layak untuk taraf hidup. Senjata Outsourching ini yang sering dipakai oleh para pekerja. Kesepakatan belum pernah terjadi. Perlu perhitungan ulang terkait kesesuaian upah dengan jumlah kebutuhan pokok/rata rata konsumsi. Untuk mencegah kesewenangan upah, yang diberikan oleh pihak Pengusaha, maka ditetapkan upah minimum dengan standar hidup layak, dirumuskan oleh dewan pengupahan daerah masing-masing.


Istilah outsourching saat ini digantikan oleh Alih Daya. Alih Daya status hukumnya dapat berupa PKWT atau PKWTT. Perusahaan merasa jika upahnya naik (upah minimumnya naik) maka semua pekerja baik yang lama maupun baru masuk dibayar sama rata sesuai kenaikan UM, tanpa mempertimbangkan masa kerja dan struktur skala upah. PT. Chang Shin harus memiliki struktur dan skala upah. BPJS Ketenagakerjaan (berupa MLT Manfaat Layanan Tambah) untuk membantu pekerja memiliki tempat tinggal. Sementara itu untuk Tapera saat ini masih diperuntukkan bagi ASN. Akan tetapi nantinya akan diusahakan untuk semua pekerja. Intinya Pemerintah sudah mengusahakan terkait fasilitas kesejahteraan bagi pekerja.


Kebutuhan Perusahaan terkait jumlah pekerja yang mayoritas diisi oleh pekerja wanita bukan terkait soal diskriminasi gender, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan SDM pada Industri Garmen yang memang lebih efektif diisi oleh pekerja wanita dibanding pekerja pria.


Kemnaker menggunakan data BPS karenda dapat dijadikan sumber kredibel dan acuan untuk menentukan rata rata konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2013, 2014 dan 2015 terjadi kenaikan signifikan di beberapa wilayah Jawa Barat. Hal tersebut terjadi karena data survei yang didapat oleh pemerintah daerah yang terangkap tiga, sehingga Pemda cenderung mengambil angka tertinggi berdasarkan survei dari Serikat Pekerja. oleh karena itu yang paling penting dari Survei adalah Metodenya.


Kita mempertimbangkan juga, formula dengan menggunakan Purchasing Power Parity, kemungkinan terjadi perbedaan Purchansing Power Parity di beberapa Provinsi di Indonesia. Kita perlu mempertimbangkan Nilai Median Upah. Dimana nilai Median Upah Kabupaten Garut sebesar 1,5 juta. Pada 2018 sebesar 1,7 juta. Kemnaker menggunakan Nilai Median Upah karena ini berdasarkan kemampuan rata rata setiap perusahaan dalam membayar upah di wilayah yang bersangkutan.


Sumber: Admin Wagepedia
Dokumen