DPRD Kabupaten Garut Dialog UMK dengan Kemnaker Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi

12 Januari 2022 / ADMIN

JAKARTA – Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, kemarin (12/1) berdialog dengan jajaran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI-Jamsos) di Ruang Rapat Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos terkait Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 

 

Rombongan Komisi IV DPRD Garut yang diketuai Ade Rijal dari Fraksi Gerindra menjelaskan bahwa kondisi penetapan UMK di Kabupaten Garut Tahun 2022 belum memenuhi rasa keadilan seperti yang menjadi tuntutan para buruh.

 

“Di Kabupaten Garut terdapat lebih kurang 700 perusahaan. Dari jumlah tersebut sebanyak kurang lebih 160 Perusahaan termasuk perusahaan besar, sisanya merupakan perusahaan menengah dan kecil. Terdapat Pabrik Chang Shin, dari Korea Selatan yang didominasi oleh oleh TK perempuan, yang mana mereka mendapatkan upah sebesar UMK walau sudah bekerja lebih dari satu tahun,” jelas Ade Rijal yang didampingi oleh Ade Rijal_Fraksi gerindra, Karnoto dari Fraksi PKS, Ade Husna, Irwandani dari Fraksi PAN, Witri Astrini dari Fraksi Golkar dan Akhmas.

 

Lebih lanjut, Ade Rijal menjelaskan masih banyak pekerja dengan status outsorcing yang digunakan oleh perusahaan di Garut. Belum pernah terjadi bahwa pengupahan merupakan hasil kesepakatan antara Perusahaan dengan Pekerja, namun keputusan sepihak dari Perusahaan.

 

“Untuk itu kami meminta dan mengharapkan mekanisme pengupahan di Kabupaten Garut ditinjau ulang. Kondisi di lapangan dengan UMK yang sudah ditetapkan belum mencukupi kebutuhan sehari-hari pekerja,” Ade Rijal lagi.

 

Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan (HKP) Direktorat PHI-Jamsos Ir. Dinar Titus Jogastitani, MBA, menjelaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten Tahun 2022 tidak terpengaruh dengan putusan judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memutuskan bahwa UU tersebut inskonstitusional bersyarat. 

 

“Pemerintah dan DPR diminta untuk melakukan revisi dalam waktu dua tahun. Yang inkonstitusional adalah karena UU Omnibus Law Tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu Pemerintah akan segera merubah UU No 12 Tahun 2011 supaya syarat formil UUCK ada dasar hukumnya. Dengan demikian maka seluruh materi dan substansi dalam UU tersebut termasuk PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sepenuhnya tetap berlaku,” ujar Dinar Titus yang didampingi jajaran Unit Direktorat PHI-Jamsos.

 

Lebih jauh Dinar menjelaskan upah pada prinsipnya merupakan sebuah kesepakatan. Dalam kondisi pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan tentu saja posisi pekerja menjadi lemah. Oleh karena itu Pemerintah membuat regulasi agar upah pekerja tidak dibayar sangat rendah, maka ditetapkan UMK sebagai jaring pengaman.

 

UU cipta kerja membuka alih daya untuk banyak sektor statusnya bisa PKWT dan PKWTT. Banyak perusahaan yang mempunyai itikad tidak baik. Seolah oleh menaikkan upah pekerjanya setiap tahun namun hanya naik sebesar kenaikkan UMK. Diharapkan dilakukan pembinaan terhadap perusahaan yang seperti itu.

 

“Apabila ditemukan perusahaan yang memberikan upah pekerjanya sebesar UMK terus menerus, diharapkan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan untuk dilakukan pembinaan,” ujar Dinar Titus.

 

Data dari BPS digunakan oleh banyak instansi dalam melakukan perhitungan-perhitungan dan pengambilan kebijakan ekonomi makro lainnya. Rata-rata konsumsi terdiri dari dua kebutuhan yaitu kebutuhan makanan dan non makanan. Penghitungan UMP/UMK dahulu SP, APPINDO dan Pemerintah melakukan survey sendiri-sendiri yang mengakibatkan adanya kericuhan. Dengan PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan fungsinya mengkalibrasi upah di seluruh Indonsia dengan bench mark konsumsi rata-rata RT, sudah memperhatikan paritas daya beli.(*)


Sumber: Admin Wagepedia
Dokumen