TRIBUN-VIDEO.COM - Polemik keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2022 memasuki babak baru.

Para pengusaha di bawah naungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sepakat untuk tidak mematuhi UMP DKI yang naik sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667.

Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu (8/1/2022), Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo DKI Jakarta Nurjaman memberikan penjelasan.

pihaknya mengimbau perusahaan-perusahaan di Jakarta cukup hanya menaati kenaikan UMP sebesar 0,85 persen atau Rp 37.749.

Besaran tersebut tercantum dalam SK Gubernur yang sebelumnya.

"Masih kami imbau kenaikannya 0,85 persen. Tidak lama lagi kami juga berkirim surat ke pemerintah bahwa kami memberikan imbauan kepada perusahaan. Ini sebagai bentuk tanggung jawab Apindo ke perusahaan-perusahaan di DKI Jakarta," ujar Nurjaman, Jumat (7/1/2022).

Nurjaman berujar, pihaknya masih menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal ini untuk membatalkan SK terbaru yang diteken Anies.

"Mestinya sih minggu ini, tetapi ada perubahan-perubahan. Kami lagi korek-korek lagi. Belum (bisa pekan ini). Karena kami harus hati-hati, lawannya pejabat," kata Nurjaman.

Sebagaimana informasi sebelumnya, Anies sebelumnya sudah dua kali mengeluarkan SK terkait penetapan UMP DKI.

SK pertama dengan kenaikan 0,85 persen.

Namun, besaran tersebut ditentang para buruh.

Anies lantas merevisi besaran kenaikan UMP menjadi 5,1 persen.

Akan tetapi, kenaikan UMP hasil revisi ini disambut penolakan oleh para pengusaha.

Mereka menganggap SK terbaru Anies itu telah menyalahi formula yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

(Tribun-Video.com/ Kompas.com)

Video

Tentang Wagepedia